Page 27 - Modul 11 IPA ok
P. 27

•  Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh;
                •  Pengangkatan Presiden seumur hidup dan banyaknya jabatan rangkap;
                •  Presiden  membubarkan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  hasil  pemilihan
                    umum1955;
                •  Konsep  Pancasila  berubah  menjadi  konsep  Nasakom  (Nasional,  Agama,
                    danKomunis);
                •  Bergesernya     makna      Demokrasi     Terpimpin     karena    dalam
                    pelaksanaannyacenderung terjadi pemusatan kekuasaan pada Presiden/Pemipin
                    Besar Revolusi;
                •  Pelaksanaan  politik  luar  negeri  bebas  aktif  yang  cenderung  memihak  ke
                    komunis,sehingga dibentuk Poros Jakarta – Pyongyang – Peking.
                •  Manipol  USDEK  (Manifesto  Politik,  Undang-Undang  Dasar,  Sosialisme
                    Indonesia,Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dijadikan sebagai
                    Garis-garisaBesar Haluan Negara (GBHN) 1960. USDEK dibuat oleh Presiden,
                    sedangkan GBHNseharusnya dibuat MPR.

            3.  Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Baru
                Orde Baru menganut sistem Demokrasi Pancasila dalam pemerintahannya. Tekad
            pemerintah  orde  baru  adalah  mengembalikan  pelaksanaan  Pancasila  dan  UUD  1945
            secara murni dan konsekuen. Di antara beberapa penyimpangan demokrasi yang terjadi
            pada masa pemerintahan Orde Baru ialah:
               a.   Dalam Bidang Ekonomi
                    Pelaksanaan  ekonomi  cenderung  ke  arah  monopoli.  Artinya,  kelompok
                    tertentuyang  dekat  dengan  elit  kekuasaan  mendapatkan  prioritas  khusus,
                    sehinggamenyebabkan kesenjangan sosial semakin lebar.
               b.  Dalam Bidang Politik
                    Mekanisme    hubungan    pusat   dan   daerah   cenderung    menganut
                    sentralisasikekuasaan.   Hal   ini   menghambat   pemerataan   hasil-hasil
                    pembangunan  danpelaksanaan  otonomi  daerah  yang  luas  dan  bertanggung
                    jawab.
               c.   Dalam Bidang Hukum
                    Undang-Undang  tentang  pembatasan  kekuasaan  Presiden  belum  memadai
                    sehingga memberikan peluang terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain
                    itu,  terjadi  penyalahgunaan  wewenang,  pelecehan  hukum,  dan  pengabaian
                    rasakeadilan.Pada  masa  ini,  kebebasan  pers  sangat  dibatasi.  Kebebasan
                    berbicara dan berpendapat juga ditekan, sehingga segala kebijakan pemerintah
                    hampir tidak mendapat kontrol dari rakyat karena takut ditangkap. Akibatnya,
                    timbulah  gelombang  aksi  meruntuhkan  pemerintahan  Orde  Baru.Dengan
                    gerakan demonstrasi mahasiswa, maka runtuhlah pemerintah Orde Baru pada
                    tanggal 21 Mei 1998.
            4.  Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi
                Masa reformasi lahir setelah Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada tanggal
            21 Mei 1998. Kepemimpinan digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie. Berhentinya
            Soeharto  disebabkan  karena  desakan  mahasiswa  dan  tidak  adanya  kepercayaan  dari
            masyarakat sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pelaksanaan pemilihan
            umum tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti oleh 48 Partai Politik dimenangkan oleh Partai
                                                                         Modul PPKn 11 | 22
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32