Page 109 - MODUL 12 MIPA

KEHIDUPAN POLITIK DAN EKONOMI BANGSA INDONESIA

MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

a. Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Konstituante adalah lembaga negara Indonesia yang ditugaskan untuk membentuk
Undang – Undang Dasar baru atau Konstitusi baru untuk menggantikan UUDS 1950.
Konstituante melaksanakan sidang untuk merumuskan UUD yang baru dalam rangka
menggantikan UUDS 1950. Namun sampai tahun 1958 Konstituante belum berhasil merumuskan
UUD yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya perdebatan sengit yang berlarut-larut karena
anggota Konstituante lebih mementingkan partainya dibanding kepentingan negara. Dalam
kondisi tersebut, muncul pendapat di masyarakat untuk kembali kepada UUD 1945.

Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD yang baru terjadi karena sering terjadi
perpecahan pendapat antara anggota Konstituante. Terlebih, konstituante terpecah ke dalam dua
kelompok besar yang saling bertentangan, yaitu kelompok Islam dan kelompok Nasionalis.
Kelompok Islam menghendaki dasar Negara Islam. Sedangkan kelompok nasionalis
menghendaki dasar Negara Pancasila. Pemilu 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas
politik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintah pusat dengan
beberapa pemerintah di daerah. Perpecahan tersebut ditandai dengan berdirinya gerakan-gerakan
bersifat kedaerahan seperti; Dewan Manguni di Sulawesi Utara, Dewan Gajah di Sumatera Utara,
Dewan Benteng di Sumatera Tengah, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, Dewan Lambung
Mangkurat di Kalimantan Selatan yang kemudian menjadi gerakan yang ingin memisahkan diri.
Daerah – daerah tersebut tidak mengakui pemerintah pusat dan bahkan membentuk pemerintahan
sendiri seperti PRRI dan PERMESTA. Dengan melihat berbagai kondisi yang terjadi selama
masa demokrasi Liberal, pemilu yang tidak bisa menciptakan stabilitas politik, gejolak di
berbagai daerah, diperparah dengan kekagagalan Konstituante dalam merumuskan UUD yang
baru, maka presiden menganggap Indonesia dalam keadaan bahaya sehingga pada tanggal 5 Juli
1959 ia mengeluarkan dekrit.

b. Kebijakan Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan komponen masyarakat , TNI,
Mahkamah agung serta sebagaian besar anggota DPR. Hal ini disebabkan masyarakat
mendambakan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka pembangunan bangsa. Namun
Dekrit Presiden tidak dapat dilepaskan dengan berlakunya konsep Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta
pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin
muncul seiring keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS Nomor VIII/MPRS/1959.
Dalam membentuk ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, Sukarno memperkenalkannya dalam
Modul Sejarah Indonesia 12 | 99