Page 38 - MODUL 12 MIPA
P. 38

sesamanya  dapat  memperlakukan  sesuai  hak  dan  juga  sesuai  kewajibannya.  Jika  itu
            tercipta  makaakan  tergambar  keadilan  yang  sesungguhnya  dimana  semua  orang
            menyadari indahnya kedamaian karana tidak ada yang saling mengusik dan melanggar
            satu sama lain karena sudah mengetahui semua orang punya hak dan kewajiban sama.
                    C.  Menjamin masyarakat yang tertib
                   Tertib  sosial  adalah  istilah  yang  digunakan  dalam  ilmu  sosiologi  untuk
            menggambarkan  kondisi  kehidupan  masyarakat  yang  aman,  dinamis,dan  teratur,
            sebagai  hasil  hubungan  yang  selaras  antara  tindakan,nilai,dan  norma  dalam  interaksi
            sosial.Dalam halini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-
            masing. Dengan perlindungan dan penegakan hukum tersebut makan gambaran kondisi
            tersebutakan tercapai.
                   Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia harus dilakukan oleh setiap
            warga.Walaupun  pada  praktik  sehari-hari,  perlindungan  dan  penegakan  hukum
            dilakukan olehlembaga-lembaga negara seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia,
            Kejaksaan  NegaraRepublik  Indonesia,  Advokat,  KPK,  MA  dan  KY.  Sebenarnya
            lembaga penegak hukum tidakhanya terbatas pada lembaga-lembaga tadi tetapi ada juga
            Otoritas  Jasa  Keuangan,  BadanPengawas  Pasar  Modal,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,
            Kejaksaan,  serta  Satpol  PP.  Lembaga-lembaga  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai
            penegak  hukum  bukan  hanya  karena  memiliki  kewenangan  terkait  proses
            Peradilan,tetapi       juga         karena        memiliki         kewenangan
            menangkap,memeriksa,mengawasi,atau     menjalankan    perintah   undang-undang
            dibidangnya masing-masing.

              1.  Kepolisian Negara Republik Indonesia
                   Sesuai dengan UUD Tahun 1945 Pasal 30 lembaga ini adalah kekuatan utama
               dalamusaha  pertahanan  dan  keamanan  negara.  Selain  itu  juga  sebagai  alat  negara
               yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan perannya
               kepolisian diaturdalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
               Indonesia. Pengertian tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam
               Pasal  5  ayat  (1)yaitu  merupakan  alat  negara  yang  berperan  dalam  memelihara
               keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum,serta  memberikan
               perlindungan,  pengayoman,dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka
               terpeliharanya keamanan dalam negeri.
                   Fungsi dari kepolisian adalah salah satu fungsi  pemerintahan negara dibidang
               pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat.  Penegakan  hukum,
               perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sedangkan  untuk
               tugas  dari  kepolisian  diatur  dalam  Pasal  13  adalah  sebagai  berikut.  Memelihara
               keamanan dan ketertiban masyarakat;
               menegakkan hukum;dan
               memberikan perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat.
               Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana  diatas  dijabarkan  kembali  dalam
                  Pasal14 yaitu sebagai berikut.
                                                               M o d u l   P K N   1 2 -  28 |
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43