Page 39 - MODUL 12 MIPA

melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan
masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjaminkeamanan, ketertiban,dan
kelancaran lalu lintasdijalan.
membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum
masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukumdan peraturan
perundang-undangan.
turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
1) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembina anteknis terhadap
kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil,dan bentuk-bentuk
pengamanan swakarsa.
2) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan
lainnya.
3) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,
laboratorium forensikdan psikologi kepolisian untuk kepentingantugas
kepolisian.
4) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
hidup dari gangguan ketertibandan/ atau bencana termasuk memberikan
bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
5) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani
oleh instansi dan/atau pihakyang berwenang.
6) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya
dalam lingkup tugas kepolisian;sertal.
7) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kejaksaan Negara Republik Indonesia
Selain lembaga kepolisian berikutnya yang akan kita bahasa adalah tentang
kejaksaan. Kejaksaan RepublikIndonesia adalah lembaga negara yang
melaksanakankekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan serta kewenangan
lain berdasarkan undang-undang.Tugas penuntutan ini dapat dilakukan jaksa.Jaksa
adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
bertindak sebagai penuntutumum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-
undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara(dominuslitis) mempunyai
kedudukan sentral dan penegakan hukum karena hanya lembaga inilah yang dapat
menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan kepengadilan atau tidak berdasarkan
alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Selain itu juga disebut sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana
(executiveambtenaar). UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
M o d u l P K N 1 2 - 29 |