Page 1028 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1028

2022, No.509
                                                          -45-



                                         Penyelia  harus  memenuhi  kualifikasi  pendidikan  paling

                                         rendah diploma tiga di bidang yang sesuai dengan tugas

                                         jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
                                   (5)   Selain  memenuhi  syarat  kinerja,  Asisten  Pengawas

                                         Perikanan  yang  akan  dinaikkan  jabatannya  setingkat

                                         lebih  tinggi  harus  mengikuti  dan  lulus  Uji  Kompetensi,
                                         memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain.

                                   (6)   Syarat     kinerja,     Hasil    Kerja     Minimal,      dan/atau

                                         persyaratan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (4)
                                         diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan

                                         urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.


                                                                   Pasal 37

                                   (1)   Dalam  hal  untuk  kenaikan  jenjang  sebagaimana

                                         dimaksud  dalam  Pasal  36  ayat  (1),  Asisten  Pengawas
                                         Perikanan  dapat  melaksanakan  kegiatan  pengembangan

                                         profesi.

                                   (2)   Kegiatan  pengembangan  profesi  sebagaimana  dimaksud
                                         pada ayat (1) meliputi:

                                         a.   perolehan  ijazah/gelar  pendidikan  formal  yang
                                              terkait  dengan  tugas  bidang  Jabatan  Fungsional

                                              Asisten Pengawas Perikanan;

                                         b.   pembuatan  Karya  Tulis/Karya  Ilmiah  di  bidang
                                              pelayanan teknis Pengawasan Perikanan;

                                         c.   penerjemahan/penyaduran  buku  dan  karya  ilmiah

                                              di bidang pelayanan teknis Pengawasan Perikanan;
                                         d.   penyusunan                    standar/pedoman/petunjuk

                                              pelaksanaan/petunjuk  teknis  di  bidang  Pelayanan
                                              Teknis Pengawasan Perikanan;

                                         e.   pelatihan/pengembangan  kompetensi  di  bidang

                                              pelayanan teknis Pengawasan Perikanan; dan/atau
                                            f.  kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

                                              di bidang   pelayanan teknis Pengawasan Perikanan.

                                   (3)   Kegiatan  pengembangan  profesi  sebagaimana  dimaksud
                                         pada  ayat  (2)  diberikan  Angka  Kredit  sebagaimana

                                         tercantum  dalam  Lampiran  II  yang  merupakan  bagian

                                         tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
   1023   1024   1025   1026   1027   1028   1029   1030   1031   1032   1033