Page 1031 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1031

2022, No.509                               -48-




                                   (2)   Ketentuan  mengenai  pedoman  perhitungan  kebutuhan

                                         Jabatan      Fungsional      Asisten     Pengawas       Perikanan

                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diatur  dengan
                                         peraturan  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan

                                         pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan setelah

                                         mendapat persetujuan dari Menteri.


                                                                   Pasal 43

                                   Pengangkatan  dalam  Jabatan  Fungsional  Asisten  Pengawas
                                   Perikanan       dilakukan      setelah     pedoman        penghitungan

                                   kebutuhan  Jabatan  Fungsional  Asisten  Pengawas  Perikanan

                                   diatur  dengan  peraturan  menteri  yang  menyelenggarakan
                                   urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.



                                                                    BAB XI
                                                                KOMPETENSI



                                                                Bagian Kesatu
                                                            Standar Kompetensi


                                                                   Pasal 44

                                   (1)   Jabatan  Fungsional  Asisten  Pengawas  Perikanan  harus

                                         memenuhi  Standar  Kompetensi  sesuai  dengan  jenjang
                                         jabatan.

                                   (2)   Kompetensi Asisten Pengawas Perikanan meliputi:

                                         a.    kompetensi teknis;
                                         b.    kompetensi manajerial; dan

                                         c.    kompetensi sosial kultural.
                                   (3)   Rincian  Standar  Kompetensi  setiap  jenjang  jabatan

                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)

                                         disusun  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
                                         pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
   1026   1027   1028   1029   1030   1031   1032   1033   1034   1035   1036