Page 1060 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 6 -

22. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah

kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

23. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi
sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

24. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

(1) Pengawas Kelautan berkedudukan sebagai pelaksana

teknis fungsional di bidang Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil pada

Instansi Pembina dan Instansi Daerah.
(2) Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara

langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau

pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan

pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan.

(3) Kedudukan Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan

analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan

analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.menpan.go.id