Page 1062 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1062

- 8 -




                                                                    BAB IV
               https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
                                      TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,

                                      URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA


                                                               Bagian Kesatu

                                                               Tugas Jabatan


                                                                    Pasal 6

                                   Tugas  Jabatan  Fungsional             Pengawas  Kelautan           yaitu
                                   melaksanakan  kegiatan  Pengawasan  Pengelolaan  Wilayah

                                   Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.


                                                                Bagian Kedua

                                                      Unsur dan Subunsur Kegiatan


                                                                    Pasal 7

                                   (1)  Unsur  kegiatan  tugas  Jabatan  Fungsional  Pengawas

                                         Kelautan  yang  dapat  dinilai  Angka  Kreditnya  yaitu
                                         Pengawasan  Pengelolaan  Wilayah  Laut,  Pesisir,  dan

                                         Pulau-Pulau Kecil.

                                   (2)  Subunsur  dari  unsur  kegiatan  sebagaimana  dimaksud
                                         pada ayat (1), meliputi:

                                         a.  perencanaan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
                                             Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

                                         b.  pemeriksaan kepatuhan usaha pemanfaatan wilayah

                                             dan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
                                         c.  pengawasan  usaha  di  Wilayah  Laut,  Pesisir,  dan

                                             Pulau-Pulau  Kecil  yang  berdampak  negatif  pada

                                             masyarakat dan lingkungan;
                                         d.  pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas usaha

                                             wilayah laut, pesisir, dan pulau pulau kecil;
                                         e.  penanganan         pelanggaran         hasil     Pengawasan

                                             Pengelolaan  Wilayah  Laut,  Pesisir,  dan  Pulau-Pulau

                                             Kecil; dan
                                         f.  evaluasi  dan  pelaporan  Pengawasan  Pengelolaan

                                             Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.



               jdih.menpan.go.id
   1057   1058   1059   1060   1061   1062   1063   1064   1065   1066   1067