Page 1070 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1070

- 16 -




                                                 secara  teknis,  ekologis,  sosial,  dan/atau  budaya
               https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
                                                 pada masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil;

                                             16. melakukan evaluasi hasil pengawasan usaha yang
                                                 memberikan dampak negatif pada masyarakat dan

                                                 lingkungan;

                                             17. melakukan        analisis    dampak       dan     prediksi
                                                 pelanggaran pemanfaatan ruang laut;

                                             18. melakukan negosiasi penyelesaian sengketa dalam

                                                 pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
                                                 melalui luar pengadilan;

                                             19. melakukan  pengawasan  keputusan  penyelesaian

                                                 sengketa  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan
                                                 pulau-pulau kecil;

                                             20. melakukan  evaluasi  dan  telaahan  hasil  analisis

                                                 bahan  penyusunan  pemberdayaan  kelompok
                                                 masyarakat pengawas kegiatan usaha di Wilayah

                                                 Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

                                             21. melakukan  evaluasi  dan  telaahan  hasil  analisis
                                                 bahan penyusunan tingkat kerawanan, gangguan,

                                                 dan ancaman terhadap kerusakan Wilayah Laut,

                                                 Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
                                             22. menyusun  rencana  operasi  terpadu  dan/atau

                                                 operasi  intelijen  dalam  kegiatan  pemanfaatan
                                                 ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;

                                             23. melakukan  telaahan  atas  banding  pengenaan

                                                 sanksi  administratif  di  bidang  kelautan,  pesisir,
                                                 dan pulau-pulau kecil;

                                             24. melakukan        konsultasi      proses      penyelesaian

                                                 penanganan perkara dengan kepolisian dan/atau
                                                 kejaksaan;

                                             25. melakukan  pemantauan  penanganan  tindak
                                                 pidana  kelautan  sampai  pada  putusan  yang

                                                 berkekuatan hukum tetap;

                                             26. melakukan  evaluasi  pelaksanaan  penyelesaian
                                                 penanganan        perkara      dan/atau      penanganan

                                                 barang bukti dan awak kapal;




               jdih.menpan.go.id
   1065   1066   1067   1068   1069   1070   1071   1072   1073   1074   1075