Page 1073 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 19 -

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
kelautan dan perikanan.

Pasal 9

Kegiatan penyidikan jabatan fungsional Pengawas Kelautan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka
28 dan angka 29, huruf b angka 33 dan angka 34, dan huruf

c angka 25 dilaksanakan oleh Pengawas Kelautan yang telah

dilantik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hasil Kerja

Pasal 10
Hasil Kerja Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan sesuai

dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) sebagai berikut:
a. Pengawas Kelautan Ahli Pertama, meliputi:

1. laporan identifikasi bahan penyusunan rencana kerja

tahunan Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut,
Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

2. laporan identifikasi bahan penyusunan detail
pelaksanaan rencana kerja Pengawasan Pengelolaan

Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

3. laporan identifikasi bahan penyusunan rencana
operasi armada Pengawasan Pengelolaan Wilayah

Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

4. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil kurang dari

100 km² (seratus kilometer persegi);
5. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan

berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar;

6. dokumen hasil pemeriksaan kesesuaian perizinan
berusaha kegiatan reklamasi;

7. data hasil pengawasan pemanfaatan wilayah laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

jdih.menpan.go.id