Page 1078 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 24 -

29. dokumen pemantauan atas pelaksanaan sanksi
https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
administratif di bidang Pengelolaan Wilayah Laut,

Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
30. dokumen rencana penyelesaian penanganan perkara,

operasi terpadu dan/ atau operasi intelijen;

31. dokumen berita acara pemeriksaan terhadap saksi,
ahli, tersangka dan/atau tempat kejadian perkara;

32. dokumen analisis hasil penyelesaian penanganan

perkara untuk laporan kemajuan penanganan
perkara;

33. dokumen laporan gelar perkara pelanggaran

pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil;

34. dokumen resume perkara dan pelimpahan tersangka

serta barang bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah
Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil kepada penuntut

umum;

35. dokumen supervisi dan pendampingan penyelesaian
penanganan perkara dan/atau penanganan barang

bukti pelanggaran pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,

dan Pulau-Pulau Kecil;
36. dokumen kriteria teknis dan analisis data materi

teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan
Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau

Kecil;

37. dokumen analisis data penyusunan laporan kinerja
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan

Pulau-Pulau Kecil;

38. dokumen analisis hasil identifikasi bahan evaluasi
sistem Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir,

dan Pulau-Pulau Kecil.

c. Pengawas Kelautan Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen evaluasi hasil analisis data penyusunan

rencana kerja tahunan Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

jdih.menpan.go.id