Page 1082 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 28 -

pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau
https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
kecil;

12. dokumen supervisi operasi terpadu dan/atau operasi
intelijen dalam kegiatan pemanfaatan ruang laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil;

13. dokumen rekomendasi pengenaan sanksi
administratif pelanggaran di bidang Pbidang kelautan,

pesisir, dan pulau-pulau kecil;

14. dokumen kajian efektivitas pengenaan sanksi
administratif di bidang pengelolaan Wilayah Laut,

Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

15. dokumen kajian strategis, rekomendasi dan penyajian
materi teknis/substansi teknis di bidang Pengawasan

Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau

Kecil;
16. dokumen laporan kinerja Pengawasan Pengelolaan

Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;

17. dokumen evaluasi sistem Pengawasan Pengelolaan
Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 11
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengawas Kelautan yang

sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

Pengawas Kelautan yang berada satu tingkat di atas atau satu

tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari

pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengawas Kelautan yang melaksanakan tugas

Pengawasan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan
Pulau-Pulau Kecil yang berada satu tingkat di atas

jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh

jdih.menpan.go.id