Page 1080 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1080

- 26 -




                                         16. dokumen  evaluasi  hasil  pengawasan  usaha  yang
               https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
                                             memberikan  dampak  negatif  pada  masyarakat  dan

                                             lingkungan;
                                         17. dokumen  analisis  dampak  dan  prediksi  pelanggaran

                                             pemanfaatan ruang laut;

                                         18. dokumen  negosiasi  penyelesaian  sengketa  dalam
                                             pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil

                                             melalui luar pengadilan;

                                         19. dokumen       pengawasan        keputusan        penyelesaian
                                             sengketa  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan

                                             pulau-pulau kecil;

                                         20. dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan
                                             penyusunan  pemberdayaan  kelompok  masyarakat

                                             pengawas kegiatan usaha di wilayah laut, pesisir dan

                                             pulau pulau kecil;
                                         21. dokumen evaluasi dan telaahan hasil analisis bahan

                                             penyusunan  tingkat  kerawanan,  gangguan,  dan

                                             ancaman  terhadap  kerusakan  Wilayah  Laut,  Pesisir,
                                             dan Pulau-Pulau Kecil;

                                         22. dokumen  rencana  operasi  terpadu  dan/atau  operasi

                                             intelijen  dalam  kegiatan  pemanfaatan  ruang  laut,
                                             pesisir dan pulau pulau kecil;

                                         23. dokumen  telaahan  atas  banding  pengenaan  sanksi
                                             administratif  di  bidang  kelautan,  pesisir  dan  pulau-

                                             pulau kecil;

                                         24. dokumen konsultasi proses penyelesaian penanganan
                                             perkara dengan kepolisian dan/atau kejaksaan;

                                         25. dokumen  pemantauan  penanganan  tindak  pidana

                                             kelautan  sampai  pada  putusan  yang  berkekuatan
                                             hukum tetap;

                                         26. dokumen        evaluasi      pelaksanaan         penyelesaian
                                             penanganan  perkara  dan/atau  penanganan  barang

                                             bukti dan awak kapal;

                                         27. dokumen         evaluasi       dan       telaahan       materi
                                             teknis/substansi  teknis  di  bidang  Pengawasan

                                             Pengelolaan  Wilayah  Laut,  Pesisir,  dan  Pulau-Pulau

                                             Kecil;

               jdih.menpan.go.id
   1075   1076   1077   1078   1079   1080   1081   1082   1083   1084   1085