Page 1112 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1112
- 58 -
BAB XV
https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
ORGANISASI PROFESI
Pasal 56
(1) Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan wajib memiliki 1
(satu) organisasi profesi.
(2) Pengawas Kelautan wajib menjadi anggota organisasi
profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
Pengawas Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
difasilitasi oleh Instansi Pembina.
(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan mempunyai tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan setelah mendapat persetujuan dari Instansi
Pembina.
Pasal 57
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan bersifat
koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan
fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan.
Pasal 58
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan
organisasi profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
serta hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan diatur dengan
jdih.menpan.go.id
