Page 1113 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 59 -

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan
https://www.ainamulyana.com/2022/05/permenpan-rb-nomor-16-tahun-2022.html
pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

(1) Pengawas Kelautan yang bertugas di daerah

terdepan/terluar/terpencil, dapat diberikan tambahan
Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka

Kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.
(2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan

tugas di daerah terdepan/terluar/terpencil.
(3) Ketentuan mengenai kriteria dan penetapan daerah

terdepan/terluar/terpencil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kelautan dan perikanan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan kategori keahlian yang melaksanakan tugas

pengawasan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil

dan telah mengikuti dan lulus pelatihan polisi khusus
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dapat

disesuaikan ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas
Kelautan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan

Pertama/Ahli Pertama disesuaikan nomenklatur

jdih.menpan.go.id