Page 1174 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1174

2022, No. 511
                                                          -31-




                                   (3)  SKP  untuk  setiap  jenjang  jabatan  diambil  dari  uraian
                                         kegiatan  tugas  jabatan  sebagai  turunan  dari  penetapan

                                         kinerja unit kerja.


                                                                   Pasal 23

                                   (1)  Target  kinerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  22
                                         ayat  (2)  terdiri  atas  kinerja  utama  berupa  target  Angka

                                         Kredit  dan/atau  kinerja  tambahan  berupa  tugas

                                         tambahan.
                                   (2)  Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                                         diuraikan      dalam      bentuk       kegiatan      sebagaimana

                                         tercantum  dalam  Lampiran  I  yang  merupakan  bagian
                                         tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

                                   (3)  Tugas  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

                                         ditetapkan  oleh  pimpinan  unit  kerja  berdasarkan
                                         penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.



                                                                   Pasal 24
                                   (1)  Target  Angka  Kredit  dan  tugas  tambahan  sebagaimana

                                         dimaksud  dalam  Pasal  23  ayat  (1)  sebagai  dasar  untuk
                                         penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

                                   (2)  SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                                         harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan
                                         langsung.

                                   (3)  Penilaian  SKP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

                                         dilaksanakan       sesuai    dengan      ketentuan      peraturan
                                         perundangan-undangan.

                                   (4)  Hasil     penilaian     SKP     Asisten     Pengawas       Kelautan
                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai

                                         capaian SKP.
   1169   1170   1171   1172   1173   1174   1175   1176   1177   1178   1179