Page 1179 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No. 511 -36-

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,

pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan

dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Asisten
Pengawas Kelautan dalam pendidikan dan pelatihan.

(3) Tim Penilai Angka Kredit Asisten Pengawas Kelautan

terdiri atas:
a. Tim Penilai unit kerja untuk Angka Kredit bagi

Asisten Pengawas Kelautan di lingkungan Instansi

Pembina;
b. Tim Penilai provinsi untuk Angka Kredit bagi Asisten

Pengawas Kelautan di lingkungan Instansi Daerah
provinsi; dan

c. Tim Penilai kabupaten/kota untuk Angka Kredit bagi

Asisten Pengawas Kelautan di lingkungan Instansi
Daerah kabupaten/kota.

Pasal 33
(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat

(1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur
teknis yang membidangi pelayanan teknis Pengawasan

Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,

unsur kepegawaian, dan Asisten Pengawas Kelautan.
(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang ketua merangkap anggota;

b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
(3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.