Page 1214 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1214

2022, No. 512
                                                          -7-




                                   30.  Karya  Tulis/Karya  Ilmiah  adalah  tulisan  hasil  pokok
                                         pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang

                                         disusun  oleh  Penyuluh  Perikanan  baik  perorangan  atau
                                         kelompok di bidang Penyuluhan Perikanan.

                                   31.  Instansi      Pembina       Jabatan      Fungsional       Penyuluh

                                         Perikanan  yang  selanjutnya  disebut  Instansi  Pembina
                                         adalah  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan

                                         pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

                                   32.  Menteri  adalah  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan
                                         pemerintahan di bidang aparatur negara.



                                                                    BAB II
                                                KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN

                                                    KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN


                                                                Bagian Kesatu

                                                    Kedudukan dan Tanggung Jawab


                                                                    Pasal 2

                                   (1)  Penyuluh  Perikanan  berkedudukan  sebagai  pelaksana
                                         teknis fungsional untuk kegiatan  penyuluhan perikanan

                                         pada Instansi Pembina.

                                   (2)  Penyuluh  Perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
                                         (1)  berkedudukan  di  bawah  dan  bertanggung  jawab

                                         secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya,

                                         pejabat  pimpinan  tinggi  pratama,  pejabat  administrator,
                                         atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan

                                         pelaksanaan       tugas     Jabatan      Fungsional      Penyuluh
                                         Perikanan.

                                   (3)  Kedudukan Penyuluh Perikanan sebagaimana dimaksud

                                         pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan
                                         analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan

                                         analisis  beban  kerja  dilaksanakan  sesuai  dengan

                                         ketentuan peraturan perundang-undangan.
   1209   1210   1211   1212   1213   1214   1215   1216   1217   1218   1219