Page 1215 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1215

2022, No. 512                              -8-





                                                                    Pasal 3
                                   Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Perikanan  merupakan  jabatan

                                   karier PNS.


                                                                Bagian Kedua

                                                       Klasifikasi/Rumpun Jabatan


                                                                    Pasal 4

                                   Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Perikanan  termasuk  dalam
                                   klasifikasi/rumpun ilmu hayat.



                                                                    BAB III
                                          KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

                                                          PENYULUH PERIKANAN


                                                                    Pasal 5

                                   (1)  Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Perikanan  merupakan

                                         Jabatan Fungsional kategori keahlian.
                                   (2)  Jenjang      Jabatan      Fungsional       Penyuluh      Perikanan

                                         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

                                         a.   Penyuluh Perikanan Ahli Pertama;
                                         b.   Penyuluh Perikanan Ahli Muda;

                                         c.   Penyuluh Perikanan Ahli Madya; dan
                                         d.   Penyuluh Perikanan Ahli Utama.

                                   (3)  Jenjang  pangkat  untuk  masing-masing  jenjang  Jabatan

                                         Fungsional  Penyuluh  Perikanan  sebagaimana  dimaksud
                                         pada  ayat  (2)  tercantum  dalam  lampiran  III  sampai

                                         dengan  Lampiran  V  yang  merupakan  bagian  tidak
                                         terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
   1210   1211   1212   1213   1214   1215   1216   1217   1218   1219   1220