Page 1231 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1231

2022, No. 512                              -24-





                                                    Perikanan       Ahli     Pertama       dan      Jabatan
                                                    Fungsional Penyuluh Perikanan Ahli Muda;

                                              2.    55  (lima  puluh  lima)  tahun  bagi  yang  akan
                                                    menduduki        Jabatan      Fungsional      Penyuluh

                                                    Perikanan Ahli Madya;

                                              3.    60  (enam  puluh)  tahun  bagi  yang  akan
                                                    menduduki        Jabatan      Fungsional      Penyuluh

                                                    Perikanan      Ahli     Utama      bagi    PNS      yang

                                                    menduduki jabatan pimpinan tinggi; dan
                                              4.    63  (enam  puluh  tiga)  tahun  bagi  yang  akan

                                                    menduduki        Jabatan      Fungsional      Penyuluh

                                                    Perikanan Ahli Utama dari Jabatan Fungsional
                                                    ahli utama lain.

                                   (2)  Pengangkatan  dalam  Jabatan  Fungsional  Penyuluh

                                         Perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus
                                         mempertimbangkan  ketersediaan  lowongan  kebutuhan

                                         jabatan  untuk  jenjang  Jabatan  Fungsional  Penyuluh

                                         Perikanan yang akan diduduki.
                                   (3)  Pangkat  yang  ditetapkan  bagi  PNS  sebagaimana

                                         dimaksud  pada  ayat  (1)  sama  dengan  pangkat  yang
                                         dimiliki  dan  jenjang  jabatan  yang  ditetapkan  sesuai

                                         dengan  jumlah  Angka  Kredit  yang  ditetapkan  oleh

                                         pejabat  yang  memiliki  kewenangan  menetapkan  Angka
                                         Kredit.

                                   (4)  Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai

                                         dan      ditetapkan       dari     tugas      jabatan       dengan
                                         mempertimbangkan  pengalaman  dalam  pelaksanaan

                                         tugas di bidang Penyuluhan Perikanan.
                                   (5)  Pengangkatan  Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Perikanan

                                         Ahli  Utama  yang  berasal  dari  jabatan  fungsional  ahli

                                         utama  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  huruf  i
                                         angka 4 harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan

                                         untuk  Jabatan  Fungsional  Penyuluh  Perikanan  Ahli

                                         Utama  yang  akan  diduduki  dan  mendapat  persetujuan
                                         Menteri.
   1226   1227   1228   1229   1230   1231   1232   1233   1234   1235   1236