Page 1235 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1235

2022, No. 512                              -28-





                                   a.    SKP; dan
                                   b.    perilaku kerja.


                                                                Bagian Kedua

                                                                      SKP


                                                                  Paragraf I

                                                                    Umum


                                                                    Pasal 21

                                   (1)  Penyuluh  Perikanan  wajib  menyusun  SKP  setiap  awal

                                         tahun.
                                   (2)  SKP  merupakan  target  kinerja  Penyuluh  Perikanan

                                         berdasarkan       penetapan       kinerja    unit    kerja     yang

                                         bersangkutan.
                                   (3)  SKP  untuk  setiap  jenjang  jabatan  diambil  dari  uraian

                                         kegiatan  tugas  jabatan  sebagai  turunan  dari  penetapan

                                         kinerja unit kerja.


                                                                    Pasal 22
                                   (1)  Target  kinerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21

                                         ayat  (2)  terdiri  atas  kinerja  utama  berupa  target  Angka

                                         Kredit  dan/atau  kinerja  tambahan  berupa  tugas
                                         tambahan.

                                   (2)  Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                                         diuraikan  dalam  bentuk  kegiatan  tercantum  dalam
                                         Lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan

                                         dari Peraturan Menteri ini.
                                   (3)  Tugas  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

                                         ditetapkan  oleh  pimpinan  unit  kerja  berdasarkan

                                         penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.


                                                                    Pasal 23

                                   (1)  Target  Angka  Kredit  dan  tugas  tambahan  sebagaimana
                                         dimaksud  dalam  22  ayat  (1)  sebagai  dasar  untuk

                                         penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
   1230   1231   1232   1233   1234   1235   1236   1237   1238   1239   1240