Page 1239 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1239
2022, No. 512 -32-
(3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam
penilaian kinerja Penyuluh Perikanan.
Bagian Kedua
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit
Pasal 29
Usul PAK Penyuluh Perikanan diajukan oleh:
a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
penyuluhan perikanan pada Instansi Pembina kepada
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka
Kredit bagi Penyuluh Perikanan Ahli Utama di
lingkungan Instansi Pembina;
b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
penyuluhan perikanan pada Instansi Pembina kepada
pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi
penyuluhan perikanan pada Instansi Pembina untuk
Angka Kredit bagi Penyuluh Perikanan Ahli Madya di
lingkungan unit pelaksana teknis yang membidangi
penyuluhan perikanan; dan
c. pejabat administrator yang memimpin unit pelaksana
teknis yang membidangi penyuluhan perikanan pada
Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi penyuluhan perikanan pada
Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penyuluh
Perikanan Ahli Pertama dan Penyuluh Perikanan Ahli
Muda di lingkungan unit pelaksana teknis yang
membidangi penyuluhan perikanan.
Bagian Ketiga
Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
Pasal 30
Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit
Penyuluh Perikanan:
