Page 1333 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- - 15 -

39. melakukan penyusunan basis data pengusahaan
jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir

dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan
dan/atau yurisdiksi;

40. melakukan verifikasi perizinan berusaha di laut;

41. melakukan analisis taksasi BMKT;
42. melakukan analisis daya dukung pengusahaan

wisata bahari;

43. melakukan analisis sumber pembiayaan
pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah

perairan dan/atau yurisdiksi;
44. melakukan analisis model bisnis pengusahaan jasa

kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan

pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau
yurisdiksi;

45. melakukan analisis kelembagaan usaha;

46. melakukan analisis pengusahaan jasa dan sumber
daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi

ekonomi;

47. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan
strategi pengembangan pengusahaan jasa

kelautan;
48. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan

neraca komoditas pergaraman dalam rangka

penerbitan persetujuan impor komoditas
pergaraman;

49. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan

pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir,
petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang

kelautan lainnya;
50. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan

perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir,

petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang
kelautan lainnya;

51. menganalisis hasil identifikasi bahan

pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk