Page 1337 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- - 19 -

33. melakukan penyusunan peta lokasi pengusahaan
jasa kelautan;

34. melakukan penyusunan peta potensi pengusahaan
jasa kelautan;

35. melakukan analisis dampak pengusahaan jasa

kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan
pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau

yurisdiksi;

36. melakukan analisis peluang dan tantangan
pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya

kelautan, perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di

wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
37. melakukan analisis ancaman eksternal

pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah
perairan dan/atau yurisdiksi;

38. melakukan analisis kesesuaian teknis untuk

pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya
kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah

perairan dan/atau yurisdiksi;

39. melakukan analisis pendirian dan/atau
penempatan bangunan dan instalasi laut;

40. melakukan telaahan teknis besaran nilai
penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di

daerah untuk perizinan berusaha di laut;

41. melakukan penyusunan kajian reklamasi,
bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasir

laut, garam, atau BMKT;

42. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan
penyusunan strategi pengembangan pengusahaan

jasa kelautan;
43. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan

penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam

rangka penerbitan persetujuan impor komoditas
pergaraman;

44. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan

penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat