Page 1341 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- - 23 -

38. menyusun rekomendasi untuk pengusahaan jasa
kelautan untuk sumber daya kelautan

berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
39. menyusun rekomendasi untuk pengembangan

atau pengelolaan wisata bahari;

40. menyusun rumusan strategi pengembangan
pengusahaan jasa kelautan;

41. menyusun rumusan neraca komoditas pergaraman

dalam rangka penerbitan persetujuan impor
komoditas pergaraman;

42. menyusun rumusan pendampingan pengusahaan

jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir
dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan

dan/atau yurisdiksi;

43. merumuskan kajian strategis, rekomendasi dan
penyajian materi teknis/substansi teknis bidang

pengusahaan jasa kelautan;

44. melakukan perumusan data dan informasi
supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa

kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan

pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau
yurisdiksi; dan

45. melakukan perumusan hasil evaluasi dalam
kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk

sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau

kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.
(2) APJK yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
(3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan

Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Instansi Pembina.