Page 1344 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- - 26 -

30. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi
dan finansial pengelolaan wisata bahari;

31. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi
dan finansial pengelolaan BMKT;

32. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi

dan finansial pengelolaan sumber daya
nonkonvensional;

33. laporan identifikasi pengelolaan bangunan laut dan

instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT, atau
sumber daya nonkonvensional;

34. laporan identifikasi pemanfaatan air laut,

biofarmakologi, dan bioteknologi laut;
35. laporan identifikasi strategi pengembangan

pengusahaan jasa kelautan;

36. laporan identifikasi neraca komoditas pergaraman
dalam rangka penerbitan persetujuan impor

komoditas pergaraman;

37. laporan identifikasi pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari,

atau usaha bidang kelautan lainnya;

38. laporan identifikasi perlindungan untuk usaha
masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari,

dan usaha bidang kelautan lainnya;
39. laporan identifikasi pendampingan pengusahaan

jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir

dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau
yurisdiksi;

40. data materi teknis/substansi bidang pengusahaan

jasa kelautan; dan
41. laporan identifikasi untuk supervisi kegiatan

pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya
kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah

perairan dan/atau yurisdiksi;

b. APJK Ahli Muda, meliputi:

1. laporan analisis rencana kerja pengusahaan jasa

kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan