Page 1348 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- - 30 -

49. laporan analisis hasil identifikasi pemberdayaan
ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam,

wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
50. laporan analisis hasil identifikasi perlindungan

untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam,

wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
51. laporan analisis pendampingan pengusahaan jasa

kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan

pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau
yurisdiksi;

52. laporan analisis bidang analisis pengusahaan jasa

kelautan; dan
53. laporan hasil validasi untuk supervisi kegiatan

pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah
perairan dan/atau yurisdiksi;

c. APJK Ahli Madya, meliputi:

1. dokumen evaluasi rencana kerja pengusahaan jasa
kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan

pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau

yurisdiksi;
2. dokumen evaluasi detail rencana pelaksanaan

pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya
kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah

perairan dan/atau yurisdiksi;

3. dokumen evaluasi peta jalan (roadmap)
pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah

perairan dan/atau yurisdiksi;
4. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan

bangunan laut dan instalasi laut;

5. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan
reklamasi;

6. dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan air
laut;

7. dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan

biofarmakologi dan bioteknologi laut;