Page 1351 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- - 33 -

40. dokumen telaah teknis besaran nilai penerimaan
negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk

perizinan berusaha di laut;
41. dokumen kajian reklamasi, bangunan dan instalasi

laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT;

42. dokumen evaluasi hasil analisis strategi
pengembangan pengusahaan jasa kelautan;

43. dokumen evaluasi hasil analisis neraca komoditas

pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan
impor komoditas pergaraman;

44. dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat

pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha
bidang kelautan lainnya;

45. dokumen perlindungan usaha masyarakat pesisir,

petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang
kelautan lainnya;

46. dokumen evaluasi pendampingan pengusahaan jasa

kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan
pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau

yurisdiksi;

47. dokumen evaluasi bidang analisis pengusahaan jasa
kelautan;

48. laporan hasil analisis untuk supervisi kegiatan
pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah

perairan dan/atau yurisdiksi; dan
49. laporan analisis evaluasi dalam kegiatan

pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya

kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah
perairan dan/atau yurisdiksi; dan

d. APJK Ahli Utama, meliputi:

1. dokumen rencana kerja pengusahaan jasa kelautan
untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-

pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
2. dokumen detail rencana pelaksanaan pengusahaan

jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir