Page 1368 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- - 50 -

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan
nilai capaian tugas jabatan;

c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat
dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian
capaian tugas jabatan;

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat
yang Berwenang dalam pengembangan PNS,

pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan

dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan APJK dalam
pendidikan dan pelatihan.

(3) Tim Penilai APJK terdiri atas:

a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya
yang membidangi kesekretariatan pada Instansi

Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Utama

pada Instansi Pembina;
b. Tim Penilai Instansi bagi pejabat pimpinan tinggi madya

yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi

Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di
lingkungan Instansi Pemerintah;

c. Tim Penilai Unit Kerja bagi pejabat pimpinan tinggi
pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit

pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan

ruang laut untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama
dan APJK Ahli Muda, di lingkungan Instansi Pembina;

d. Tim Penilai Provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi

pratama yang membidangi kelautan dan perikanan
untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK

Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi;
dan

e. Tim Penilai kabupaten/kota bagi pejabat pimpinan

tinggi pratama yang membidangi kelautan dan
perikanan untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama

dan APJK Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah

kabupaten/kota.