Page 1370 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- - 52 -

c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi
kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya

yang membidangi pengelolaan ruang laut bagi tim
penilai unit kerja;

d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

kesekretariatan daerah pemerintah provinsi bagi tim
penilai provinsi; dan

e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

kesekretariatan daerah pemerintah kabupaten/ kota
bagi tim penilai kabupaten/kota.

Pasal 35
Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit

Jabatan Fungsional APJK ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian

Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif
yang dipersyaratkan.

(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada
setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada

setiap periode.

(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi
untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional APJK, sebagai berikut:

a. APJK dengan pendidikan sarjana atau diploma empat
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;