Page 1375 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1375
- - 57 -
kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan
Fungsional APJK.
Pasal 43
Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak
tercapai, APJK tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau
jabatan.
BAB X
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL APJK
Pasal 44
(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional
APJK dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan
dari indikator meliputi:
a. jenis pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya
kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah
perairan dan/atau yurisdiksi;
b. jumlah kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di
wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dikelola;
dan
c. jumlah aset pendukung kegiatan pengusahaan jasa
kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan
pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau
yurisdiksi.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional
APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari
Menteri.
Pasal 45
Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK berdasarkan
Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman
penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK yang telah
ditetapkan oleh Instansi Pembina.
