Page 1381 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1381
- - 63 -
(6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan
oleh Instansi Pembina.
BAB XV
ORGANISASI PROFESI
Pasal 54
(1) Jabatan Fungsional APJK wajib memiliki 1 (satu)
organisasi profesi.
(2) APJK wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan
Fungsional APJK.
(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional
APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh
Instansi Pembina.
(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan
kode perilaku profesi.
(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK mempunyai
tugas:
a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
b. memberikan advokasi; dan
c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas
pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan
oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK setelah
mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.
Pasal 55
Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi
profesi Jabatan Fungsional APJK bersifat koordinatif dan
fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan
Jabatan Fungsional APJK.
