Page 1385 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 1385

- 66 -


                              LAMPIRAN I
                              PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
                              DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
                              NOMOR 26  TAHUN 2021
                              TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
                              ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN
 KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN


 NO  TUGAS JABATAN  UNSUR  SUB-UNSUR  URAIAN KEGIATAN/TUGAS  HASIL KERJA/OUTPUT  KODE   ANGKA   PELAKSANA
                                            KEGIATAN   KREDIT     TUGAS
 1  2  3  4  5            6                    7         8          9
 I  Melaksanakan   A. Analisis   1. Persiapan   1  Melakukan penyusunan rencana kerja   Dokumen rencana kerja pengusahaan jasa   001  2,36  Ahli Utama
 Analisis   Pengusahaan Jasa   pengusahaan jasa   pengusahaan  jasa kelautan untuk sumber daya   kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan
 Pengusahaan Jasa   Kelautan  kelautan untuk   kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah   pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau
 Kelautan  sumber daya   perairan dan/atau yurisdiksi  yurisdiksi
 kelautan, pesisir   2  Melakukan evaluasi hasil analisis bahan rencana   Dokumen evaluasi rencana kerja pengusahaan    002  0,57  Ahli Madya
 dan pulau-pulau   kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber   jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir
 kecil  di wilayah   daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di   dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan
 perairan dan/atau   wilayah perairan dan/atau yurisdiksi  dan/atau yurisdiksi
 yurisdiksi  3  Melakukan analisis hasil identifikasi bahan rencana  Laporan analisis rencana kerja pengusahaan  jasa   003  0,31  Ahli Muda
 kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber   kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan
 daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di   pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau
 wilayah perairan dan/atau yurisdiksi  yurisdiksi
 4  Melakukan identifikasi bahan rencana kerja   Laporan identifikasi rencana kerja pengusahaan  004  0,29  Ahli Pertama
 pengusahaan  jasa kelautan untuk sumber daya   jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir
 kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah   dan  pulau-pulau  kecil  di  wilayah  perairan
 perairan dan/atau yurisdiksi  dan/atau yurisdiksi
 5  Melakukan penyusunan detail rencana pelaksanaan Dokumen detail rencana pelaksanaan pengusahaan    005  0,79  Ahli Utama
 pengusahaan  jasa kelautan untuk sumber daya jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir
 kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan
 perairan dan/atau yurisdiksi  dan/atau yurisdiksi
 6  Melakukan evaluasi hasil analisis bahan detail Dokumen evaluasi detail  rencana pelaksanaan  006  0,58  Ahli Madya
 rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya
 untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau- kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah
 pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi perairan dan/atau yurisdiksi
 7  Melakukan analisis hasil identifikasi bahan detail Laporan  analisis  detail  rencana  pelaksanaan  007  0,34  Ahli Muda
 rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya
 untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau- kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah
 pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi perairan dan/atau yurisdiksi
 8  Melakukan  identifikasi  bahan  detail  rencana Laporan identifikasi detail rencana pelaksanaan  008  0,28  Ahli Pertama
 pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya
 sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah
 kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi  perairan dan/atau yurisdiksi
   1380   1381   1382   1383   1384   1385   1386   1387   1388   1389   1390