Page 148 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 41 -

Akuakultur diatur oleh Instansi Pembina, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

Keputusan pembebasan sementara bagi Pengawas
Perikanan kategori keterampilan bidang Pembudidayaan

Ikan, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka

Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana

diatur Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011
tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan

Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01
Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas

Perikanan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1872) dinyatakan tidak

berlaku dan PNS yang bersangkutan diangkat kembali

dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan kategori
keterampilan bidang Pembudidayaan Ikan.

(2) Pengangkatan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. sepanjang belum ditetapkan keputusan

pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan kategori keterampilan bidang

Pembudidayaan Ikan;

b. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan
sementara sejak dibebaskan dari Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan kategori keterampilan bidang

Pembudidayaan Ikan; dan