Page 151 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 44 -

Pasal 59
Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun

2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan

Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011

tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan Angka

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1872) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 60
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir,

Teknisi Akuakultur dapat dipindahkan ke dalam jabatan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 61
Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

organisasi, Teknisi Akuakultur dilarang rangkap jabatan
dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator,

Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 62

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur

berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan
sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan

Fungsional Teknisi Akuakultur ditetapkan.