Page 214 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 214

- 26 -



                                   (2)  SKP  merupakan  target  kinerja  Teknisi  Kesehatan  Ikan
                                         berdasarkan       penetapan       kinerja    unit    kerja     yang

                                         bersangkutan.
                                   (3)  SKP  untuk  masing-masing  jenjang  jabatan  diambil  dari

                                         uraian  kegiatan  tugas  jabatan  sebagai  turunan  dari

                                         penetapan kinerja unit kerja.


                                                                   Pasal 25

                                   (1)  Target  kinerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  24
                                         ayat  (2)  terdiri  dari  kinerja  utama  berupa  target  Angka

                                         Kredit  dan/atau  kinerja  tambahan  berupa  tugas

                                         tambahan.
                                   (2)  Target  Angka  Kredit  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat

                                         (1),  diuraikan  dalam  bentuk  butir  kegiatan  tercantum

                                         dalam  Lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak
                                         terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

                                   (3)  Tugas  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

                                         ditetapkan  oleh  pimpinan  unit  kerja  berdasarkan
                                         penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.



                                                                   Pasal 26
                                   (1)  Target  Angka  Kredit  dan  tugas  tambahan  sebagaimana

                                         dimaksud  dalam  Pasal  25  ayat  (1)  sebagai  dasar  untuk
                                         penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

                                   (2)  SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                                         harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung
                                   (3)  Penilaian  SKP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

                                         dilaksanakan       sesuai    dengan      ketentuan      peraturan

                                         perundang-undangan.
                                   (4)  Hasil penilaian SKP Teknisi Kesehatan Ikan sebagaimana

                                         dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219