Page 233 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 45 -

Kesehatan Ikan diatur oleh Instansi Pembina, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku,

Keputusan pembebasan sementara bagi Pengendali Hama
dan Penyakit Ikan kategori keterampilan bidang budidaya

Ikan, dikarenakan tidak dapat mengumpulkan Angka

Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi sebagaimana

diatur Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22
Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali

Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2010 tentang

Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia

Nomor 167) dinyatakan tidak berlaku dan PNS yang

bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan
Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan kategori

keterampilan bidang budidaya ikan.

(2) Pengangkatan Kembali PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. sepanjang belum ditetapkan keputusan
pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pengendali

Hama dan Penyakit Ikan kategori keterampilan

bidang budidaya Ikan;
b. belum melebihi batas paling tinggi masa pembebasan

sementara sejak dibebaskan dari Jabatan Fungsional