Page 236 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 48 -

I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 59

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan dan dinilai

berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali

Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun

2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 22 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengendali

Hama dan Penyakit Ikan dan Angka Kreditnya (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 167) dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 60
Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir,

Teknisi Kesehatan Ikan dapat dipindahkan ke dalam jabatan

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 61

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

organisasi, Teknisi Kesehatan Ikan dilarang rangkap jabatan
dengan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau

Jabatan Pelaksana.

Pasal 62

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan
Ikan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan

sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan

Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan ditetapkan.