Page 283 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 18 -

35. melakukan penyusunan dokumen pelaksanaan
pembangunan atau pengembangan pelabuhan

perikanan;
36. melakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan

pembangunan dan pengembangan pelabuhan

perikanan sesuai dengan standar pengelolaan;
37. menyusun sistem manajemen mutu tata

operasional pelabuhan perikanan berbasis

standar nasional atau internasional;
38. melakukan kegiatan analisis perlindungan usaha

nelayan;

39. melakukan kegiatan analisis pemanfaatan aset
nelayan dalam rangka penguatan usaha nelayan:

40. melakukan kegiatan analisis pendanaan usaha

nelayan melalui lembaga keuangan:
41. melakukan kegiatan analisis manfaat

kerjasama/kemitraan usaha nelayan;

42. melakukan kegiatan analisis nilai ekonomi
pelabuhan perikanan;

43. melakukan evaluasi penerbitan Surat Izin Usaha

Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan,
Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat

Izin Pemasangan Rumpon (SIPR), pelaksanaan
pemeriksanaan fisik kapal perikanan, alat

penangkapan ikan serta pungutan perikanan;

44. melakukan evaluasi alokasi kapal perikanan dan
alat penangkapan ikan;

45. melakukan evaluasi kegiatan usaha perikanan

tangkap atau penangkapan ikan atau
pengangkutan ikan;

46. melakukan evaluasi pelaksanaan penerbitan
Surat Persetujuan Berlayar (SPB);

47. melakukan evaluasi pelaksanaan pengesahan

Perjanjian Kerja Laut (PKL);
48. melakukan evaluasi pelaksanaan penerbitan

Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di

pelabuhan perikanan;