Page 287 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 287

- 22 -



                                                   Daya  Ikan  di  Wilayah  Pengelolaan  Perikanan
                                                   Negara Indonesia (WPP-NRI);

                                             30.  melakukan  evaluasi  pengelolaan  sumber  daya
                                                   ikan  di  bidang  penyusunan  konsep  peluang

                                                   alokasi  usaha  perikanan  tangkap  di  Wilayah

                                                   Pengelolaan  Perikanan  Negara  Indonesia  (WPP-
                                                   NRI):

                                             31.  melakukan  evaluasi  pengelolaan  sumber  daya

                                                   ikan di bidang penyusunan rekomendasi peluang
                                                   alokasi  usaha  penangkapan  ikan  Pusat  dan

                                                   Daerah;

                                             32.  melakukan  evaluasi  pengelolaan  sumber  daya
                                                   ikan  di  bidang  penyusunan  produktivitas  kapal

                                                   perikanan;

                                             33.  melakukan  evaluasi  pengelolaan  sumber  daya
                                                   ikan di bidang pelaksanaan pelayanan perizinan

                                                   usaha perikanan tangkap:

                                             34.  melakukan  evaluasi  pengelolaan  pelabuhan
                                                   perikanan  di  bidang  pembentukan  kelembagaan

                                                   pelabuhan perikanan;

                                             35.  melakukan  evaluasi  pengelolaan  pelabuhan
                                                   perikanan  di  bidang  penetapan  klasifikasi

                                                   pelabuhan perikanan; dan
                                             36.  melakukan  evaluasi  pengelolaan  pelabuhan

                                                   perikanan  di  bidang  penerapan  rencana  induk

                                                   pelabuhan perikanan nasional.
                                   (2)  Pengelola        Produksi       Perikanan        Tangkap        yang

                                         melaksanakan  kegiatan  sebagaimana  dimaksud  pada

                                         ayat  (1)  diberikan  nilai  angka  kredit  tercantum  dalam
                                         Lampiran  I  yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan

                                         dari Peraturan Menteri ini.
                                   (3)  Pengelola        Produksi       Perikanan        Tangkap        yang

                                         melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan

                                         nilai  angka  kredit  tercantum  dalam  Lampiran  I  yang
                                         merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan

                                         Menteri ini.
   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291   292