Page 321 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 321

- 56 -



                                   b.    15% (lima belas persen) angka kredit yang dipersyaratkan
                                         untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui

                                         sebagai tugas pokok dalam PAK, bagi Pengelola Produksi
                                         Perikanan Tangkap Teladan Tingkat Provinsi.



                                                                   Pasal 44
                                   Untuk  kepentingan  organisasi  dan  pengembangan  karir,

                                   pejabat  Pengelola  Produksi  Perikanan  Tangkap  dapat

                                   dipindahkan  ke  dalam  jabatan  lainnya  sesuai  dengan
                                   ketentuan        peraturan         perundang-undangan             dengan

                                   persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.


                                                                   Pasal 45

                                   Pengangkatan  dalam  Jabatan  Fungsional  Pengelola  Produksi

                                   Perikanan  Tangkap  berdasarkan  Peraturan  Menteri  ini  tidak
                                   dapat  dilakukan  sebelum  ditetapkan  pedoman  perhitungan

                                   kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan

                                   Tangkap.


                                                                   Pasal 46

                                   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan  Jabatan
                                   Fungsional  Pengelola  Produksi  Perikanan  Tangkap  diatur

                                   dengan  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  dan
                                   Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian  Negara  sesuai  dengan

                                   kewenangan masing-masing.


                                                                   BAB XXI

                                                          KETENTUAN PENUTUP


                                                                   Pasal 47

                                   Organisasi Profesi dibentuk paling lama 5 (lima) tahun sejak
                                   Peraturan Menteri ini diundangkan.



                                                                   Pasal 48
                                   Peraturan      Menteri      ini   mulai     berlaku     pada      tanggal

                                   diundangkan.
   316   317   318   319   320   321   322   323   324   325   326