Page 318 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 53 -

n. mengembangkan sistem informasi Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;

o. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;

p. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi

Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap;

q. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik

profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional
Pengelola Produksi Perikanan Tangkap;

r. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan

mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan
oleh Lembaga Administrasi Negara; dan

s. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan

Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap.

(3) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas

pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf l, huruf

m, huruf n, huruf o, huruf p, dan huruf s,

menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan
Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap secara

berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan
pembinaan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala

Badan Kepegawaian Negara.
(4) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf
q, dan huruf r, kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan Kepala
Lembaga Administrasi Negara.

(5) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf l dapat dilakukan oleh instansi pengguna Jabatan
Fungsional setelah mendapat akreditasi dari Instansi

Pembina.