Page 315 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 50 -

pelatihan fungsional Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XV
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

Pasal 37

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dihitung
berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator

antara lain:

a. wilayah pengelolaan perikanan negara republik
indonesia;

b. potensi sumber daya ikan; dan

c. jumlah pelaku usaha perikanan tangkap.
(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Pengelola Produksi Perikanan Tangkap diatur lebih lanjut

oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan
Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari

Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

BAB XVI
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 38
(1) Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pertama/Ahli

Pertama sampai dengan Pengelola Produksi Perikanan
Tangkap Utama/Ahli Utama diberhentikan dari

jabatannya apabila:

a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
b. menjalani cuti di luar tanggungan negara;

c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;