Page 864 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 864

2021, No. 1036
                                                          -43-



                                   (2)  SKP  merupakan  target  kinerja  PELP  berdasarkan

                                         penetapan  kinerja  unit  kerja  yang  bersangkutan  dan

                                         perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap tahunnya.
                                   (3)  SKP  untuk  masing-masing  jenjang  jabatan  diambil  dari

                                         uraian  kegiatan  tugas  jabatan  sebagai  turunan  dari

                                         penetapan kinerja unit kerja.


                                                                   Pasal 22

                                   (1)  Target  kinerja  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21
                                         ayat  (2)  terdiri  atas  kinerja  utama  berupa  target  Angka

                                         Kredit  dan/atau  kinerja  tambahan  berupa  tugas

                                         tambahan.
                                   (2)  Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                                         diuraikan  dalam  bentuk  butir  kegiatan  sebagaimana

                                         tercantum  dalam  Lampiran  I  dan  Lampiran  II  yang
                                         merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dari  Peraturan

                                         Menteri ini.

                                   (3)  Tugas  tambahan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
                                         ditetapkan  oleh  pimpinan  unit  kerja  berdasarkan

                                         penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.


                                                                   Pasal 23

                                   (1)  Target  Angka  Kredit  dan  tugas  tambahan  sebagaimana
                                         dimaksud  dalam  Pasal  22  ayat  (1)  sebagai  dasar  untuk

                                         penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

                                   (2)  SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
                                         harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan

                                         langsung.
                                   (3)  Penilaian  SKP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

                                         dilaksanakan       sesuai     dengan     ketentuan       peraturan

                                         perundangan-undangan.
                                   (4)  Hasil  penilaian  SKP  PELP  sebagaimana  dimaksud  pada

                                         ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.
   859   860   861   862   863   864   865   866   867   868   869