Page 916 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No.508 -6-

19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang

harus dicapai minimal oleh Pengawas Perikanan sebagai

prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
20. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang

disusun oleh Pengawas Perikanan baik perorangan atau
kelompok di bidang Pengawasan Perikanan.

21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas

Perikanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina
adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

22. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan
perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2
(1) Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana

teknis fungsional di bidang Pengawasan Perikanan pada
Instansi Pembina dan Instansi Daerah.

(2) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya,

pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator,

atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Pengawas

Perikanan.

www.peraturan.go.id