Page 921 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No.508
-11-

26. melakukan pengawasan usaha di bidang

penangkapan ikan, pembudidayaan ikan,

pengolahan, atau distribusi hasil perikanan;
27. melakukan pemeriksaan kapal perikanan

berbendera asing dalam rangka pelaksanaan

PSM;
28. melakukan pemeriksaan kesesuaian

peruntukan hasil pemasukan produk

perikanan;
29. melakukan analisis pelaporan kelompok

masyarakat pengawas yang berpartisipasi

membantu Pengawasan Perikanan;
30. melakukan pengawasan usaha perikanan yang

berdampak pada kelestarian sumber daya ikan

dan lingkungan;
31. menyusun rekomendasi pengenaan sanksi

administratif pelanggaran di bidang perikanan

dan/atau pelanggaran sistem pemantauan
kapal perikanan;

32. menyusun rekomendasi pemusnahan barang
hasil Pengawasan Perikanan;

33. melakukan verifikasi dugaan pelanggaran di

bidang perikanan dan/atau dugaan
pelanggaran sistem pemantauan kapal

perikanan;

34. menyerahkan kapal perikanan, orang, dan/atau
barang yang diduga atau patut diduga

terindikasi Tindak Pidana Perikanan kepada
penyidik pegawai negeri sipil perikanan;

35. melakukan penggeledahan sarana dan

prasarana perikanan yang diduga digunakan
untuk melakukan Tindak Pidana Perikanan

atau menjadi tempat melakukan Tindak Pidana

Perikanan dan/atau penyitaan terhadap barang
bukti Tindak Pidana Perikanan;

36. melakukan penanganan tersangka atau

nonyustisi Tindak Pidana Perikanan;

www.peraturan.go.id