Page 925 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No.508
-15-

36. melakukan pemeriksaan terhadap saksi, ahli,

tersangka, dan/atau tempat kejadian perkara;

37. melakukan koordinasi atau konsultasi proses
penyelesaian penanganan perkara Tindak

Pidana Perikanan dengan Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kejaksaan Republik
Indonesia, dan/atau instansi lain terkait;

38. melakukan penanganan barang bukti Tindak

Pidana Perikanan;
39. melakukan analisis hasil penyelesaian

penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan;

40. melakukan gelar perkara Tindak Pidana
Perikanan;

41. menyusun berkas perkara Tindak Pidana

Perikanan;
42. menyusun resume perkara dan melimpahkan

tersangka dan barang bukti kepada penuntut

umum;
43. melakukan analisis data penyusunan laporan

kinerja Pengawasan Perikanan;
44. melakukan analisis data hasil identifikasi

bahan evaluasi sistem Pengawasan Perikanan;

dan
45. menyusun kriteria teknis dan analisis data

materi teknis/substansi teknis di bidang

Pengawasan Perikanan;
c. Pengawas Perikanan Ahli Madya, meliputi:

1. melakukan evaluasi hasil analisis data
penyusunan rencana kerja Pengawasan

Perikanan tahunan;

2. melakukan evaluasi hasil analisis data
penyusunan detail pelaksanaan rencana kerja

Pengawasan Perikanan;

3. menyusun rencana operasi armada Pengawasan
Perikanan;

www.peraturan.go.id