Page 929 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No.508
-19-

15. menyusun kajian pengawasan pencemaran

perairan;

16. menyusun kajian efektivitas pengenaan sanksi
administratif;

17. melakukan analisis data Tindak Pidana

Perikanan nasional;
18. melakukan penyusunan laporan kinerja

Pengawasan Perikanan;

19. melakukan penyusunan evaluasi sistem
Pengawasan Perikanan; dan

20. merumuskan kajian strategis, rekomendasi,

atau penyajian materi teknis/substansi teknis
di bidang Pengawasan Perikanan.

(2) Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai
Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan

tugas Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan untuk
setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur dengan peraturan menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan.

Pasal 9
(1) Subunsur dari unsur kegiatan penyelesaian penanganan

perkara Tindak Pidana Perikanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g dan uraian kegiatan

mengenai penanganan Tindak Pidana Perikanan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat
dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan yang telah

dilantik sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 6

www.peraturan.go.id