Page 939 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

2022, No.508
-29-

12. dokumen evaluasi penerapan rencana aksi nasional

penanggulangan penangkapan ikan yang merusak;

13. dokumen kajian pengawasan penangkapan ikan
yang merusak;

14. dokumen kajian pengawasan pemanfaatan

keanekaragaman hayati perairan;
15. dokumen kajian pengawasan pencemaran perairan;

16. dokumen kajian efektivitas pengenaan sanksi

administratif;
17. dokumen analisis data Tindak Pidana Perikanan

nasional;

18. dokumen penyusunan laporan kinerja Pengawasan
Perikanan;

19. dokumen evaluasi sistem Pengawasan Perikanan;

dan
20. dokumen kajian strategis, rekomendasi, atau

penyajian materi teknis/substansi teknis di bidang

Pengawasan Perikanan.

Pasal 11
Dalam hal unit kerja tidak terdapat Pengawas Perikanan

yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),
Pengawas Perikanan yang berada 1 (satu) tingkat di atas

atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat

melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara
tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan
sebagai berikut:

a. Pengawas Perikanan yang melaksanakan tugas

Pengawasan Perikanan yang berada 1 (satu) tingkat
di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang

diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh

persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

www.peraturan.go.id