Page 944 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 944

2022, No.508                               -34-




                                   (2)   Selain  kualifikasi  pendidikan  sebagaimana  dimaksud

                                         pada  ayat  (1)  huruf  d  angka  3  huruf  a)  juga  memiliki

                                         paling sedikit 2 (dua) Karya Tulis/Karya Ilmiah yang telah
                                         dipublikasikan  secara  nasional  atau  memiliki  paling

                                         sedikit  1  (satu)  Karya  Tulis/Karya  Ilmiah  yang  telah

                                         dipublikasikan secara internasional yang relevan dengan
                                         Pengawasan  Perikanan  bagi  Pengawas  Perikanan  Ahli

                                         Utama.

                                   (3)   Pengangkatan  dalam  Jabatan  Fungsional  Pengawas
                                         Perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  harus

                                         mempertimbangkan  ketersediaan  formasi  untuk  jenjang

                                         Jabatan  Fungsional  Pengawas  Perikanan  yang  akan
                                         diduduki.

                                   (4)   Pangkat  yang  ditetapkan  bagi  PNS  sebagaimana

                                         dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang
                                         dimiliki  dan  jenjang  jabatan  yang  ditetapkan  sesuai

                                         dengan  jumlah  Angka  Kredit  yang  ditetapkan  oleh

                                         pejabat  yang  memiliki  kewenangan  menetapkan  Angka
                                         Kredit.

                                   (5)   Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai
                                         dan      ditetapkan       dari     tugas      jabatan       dengan

                                         mempertimbangkan  pengalaman  dalam  pelaksanaan

                                         tugas di bidang Pengawasan Perikanan.
                                   (6)   PNS     yang    akan      menduduki       Jabatan      Fungsional

                                         Pengawas  Perikanan  Ahli  Utama  harus  memenuhi

                                         persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
                                   (7)   Persyaratan  lain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)

                                         ditetapkan        dengan       peraturan        menteri        yang
                                         menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang

                                         kelautan dan perikanan.

                                   (8)   Pengangkatan  dalam  Jabatan  Fungsional  Pengawas
                                         Perikanan  Ahli  Utama  dari  Jabatan  Fungsional  ahli

                                         utama  lain  harus  mempertimbangkan  ketersediaan

                                         formasi dan mendapat persetujuan Menteri.







                                                                                www.peraturan.go.id
   939   940   941   942   943   944   945   946   947   948   949